HUKUM AGRARIA-KONSEPSI DAN PRINSIP HUKUM TANAH NASIONAL

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan manusia bahwa tanah tidak akan terlepas dari segala tindak tanduk manusia itu sendiri sebab tanah merupakan tempat bagi manusia untuk menjalani dan kelanjutan kehidupannya. Oleh itu tanah sangat dibutuhkan oleh setiap anggota masyarakat, sehingga sering terjadi sengketa diantara sesamanya, terutama yang menyangkut tanah.Untuk itulah diperlukan kaedah – kaedah yang mengatur hubungan antara manusia dengan tanah.

Keseluruhan kaedah hukum yang timbuh dan berkembang didalam pergaulan hidup antar sesama manusia adalah sangat berhubungan erat tentang pemamfaatan antar sesama manusia adalah sangat berhubungan erat tentang pemamfaatan sekaligus menghindarkan perselisihan dan pemamfaatan tanah sebaik–baiknya.Hal inilah yang diatur di dalam hukum tanah adat. Dari ketentuan–ketentuan hukum tanah ini akan timbul hak dan kewajiban yang berkaitan erat dengan hak–hak yang ada diatas tanah

Pada kesempatan kali ini, penyaji makalh akan mencoba membahas mengenai konsepsi dari hukum tanah nasional serta prinsip-prinsip dari hukum tanah nasional itu sendiri.

BAB II

KONSEPSI DAN PRINSIP

HUKUM TANAH NASIONAL

A.    KONSEPSI HUKUM TANAH NASIONAL

1.      Rumusan Konsepsinya

Hukum adat merupakan sumber utama dalam pembangunan Hukum Tanah Nasional. Ini berarti antara lain bahwa pembangunan Hukum Tanah Nasional dilandasi konsepsi Hukum Adat, yang dirumuskan dengan kata-kata:

Komunalistik religious, yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung kebersamaan.

2.      Sifat Komunalistik Religius

Sifat komunalisti religious konsepsi Hukum Tanah Nasional ditunjukkan oleh Psal 1 ayat 2:

Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagi karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah bumi, air dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

Kalau dalam Hukum Adat tanah ulayat merupakan tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, mak dalam Hukum Tanah Nasional semua tanah dalam wilayah Negara kita adalah tanah bersama seluruh rakyat Indonesia, yang telah bersatu menjadi bangsa Indonesia. Pernyataan ini menunjukkan sifat Komunalistik konsepsi hukum Tanah Nasional.

Unsur religious konsepsi ini ditunjukan oleh pernyataan, bahwa bumi, air dan ruang angkasa Indonesia, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia. Dalam konsepsi Hukum Adat sifat keagaamn Hak Ulayat masih belum jelas benar, dengan rumusan, bahwa tanah ukayat sebagai tanah bersama adalah “peninggalan nenek moyang” atau sebagi “karunia sesuatu kekuatan yang gaib”. Dengan adanya sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” maka, dalam Hukum Tanah Nasional, tanah yang merupakan tanah bersama Bangsa Indonesia, secara tegas dinyatakan sebagai Karunia Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian sifat religiusnya menjadi jelas benar.

Suasana religius Hukum Tanah Nasional tampak juga dari apa yang dinyatakan dalam Konsederans/Berpendapat dan pasal5, sebagai pesan atau peringatan kepada pembuat Undang-Undang, agar dalam membangun Hukum Tanah Nasional jangan mengabaikan, melalaikan, harus mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.[1]

B.     PRINSIP-PRINSIP HUKUM TANAH NASIONAL

1.      Asas Nasionalitas

Pasal 1  UUPA

(1)   Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai Bangsa Indonesia.

(2)   Seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional.

(3)   Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termasuk dalam ayat (2)  pasal ini adalah hubungan yang bersifat abadi.

Jadi, bumi, air dan ruang angkasa dalam wilayah Republik Indonesia menjadi hak dari Bangsa Indonesia, jadi tidak semata-mata menjadi hak dari para pemiliknya saja.Demikian pula, tanah di daerah-daerah dan pulau-pulau tidaklah semata-mata menjadi hak rakyat asli dari daerah atau pulau yang bersangkutan saja. Dalam pasal 3 ayat 3 ini berarti bahwa selama rakyat Indonesia yang bersatu sebagai Bangsa Indonesia masih ada dan selama bumi, air dan ruang angkasa Indonesia itu masih ada pula, maka dalam keadaan yang bagaimanapun tidak ada sesuatu kekuasaan yang akan dapat memutuskan atau meniadakan hubungan tersebut.

2.      Asas Hak Menguasai Negara

Pasal 2 UUPA

(1)   Atas dasara ketentuan dalam pasal 33 ayat 3 UUD dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh Negara, sebagai organisasikekuasaan seluruh rakyat.

Perkataan “dikuasai” bukan berarti “dimiliki”  akan tetapi pengertian yang memberi wewenang kepada Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat untuk pada tingkatan tertinggi.

(2)   Hak menguasai dari Negara termasud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk:

a.      Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persedian dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.

b.      Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.

c.       Menentukan dan mengatur hhubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Hak menguasai dari Negara tersebut ditujukan untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti terwujud kebahagian dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Atas dasar hak menguassai dari Negara tersebut, Negara dapat memberikan tanah kepada seseorang atau badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan keperluannya. Misalnya Hak Milik, Hak Guna Usaha dan lainnya.Dalam pelaksanaannya, hak menguasai dari Negara tersebut dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

3.      Asas Pengakuan Hak Ulayat

Pasal 3 UUPA

Dengan mengingat etentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.

Pasal 5 UUPA

Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasioanal dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Hak ulayat merupakan seperangkat wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya.[2]Hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat sangat luas yang meliputi semua tanah yang ada di wilayah masyarakat hukum adat.

a.       Kekuatan Hak Ulayat yang berlaku ke dalam

Kekuatan yang dapat memaksa masyarakat hukum adat dalam menguasai masyarakat hukum adat adalah dengan memberikan kewajiban masyarakat hukum adat untuk: memelihara kesejahteraan anggota masyarakat hukumnya, dan mencegah agar tidak timbul bentrokan akibat penggunaan bersama. Dan yang menarik ialah ketika pewaris meninggalkan warisan tanpa ahli waris maka masyarakat hukum adatlah yang menjadi ahli warisnya.

b.      Hubungan Hak Ulayat dengan hak-hak perseorangan

Ada pengaruh timbal balik antara Hak Ulayat dengan hak-hak perseorangan yakni semakin banyak usaha yang dilakukan oleh seseorang atas suatu tanah maka semakin kuat pula haknya atas tanah tersebut.Misalnya tanah yang memiliki keratan dan semakin diakui sebagai hak milik, tiba-tiba tidak diusahakan lagi, maka tanah pribadi tersebut diakui kembali menjadi hak Ulayat.

c.       Kekuatan Hak Ulayat berlaku ke luar

Setiap orang yang bukan masyarakat hukum adat suatu daerah dilarang untuk masuk limgkungan tanah wilayah suatu masyarakat hukum adat tanpa izin Penguasa hukum adatnya.Cara mendapatkan izin ialah dengan memberikan barang (pengisi adat) secara terang dan tunai.[3]

Sekalipun hak ulayat masih diakui keberadaannya dalam sistem Hukum Agraria Nasional akan tetapi dalam pelaksanannya berdasarkan asas ini, maka untuk kepentingan pembangunan tidak dibenarkan jika masyarakat hukum adat berdasarkan hak ulayatnya menolak dibukaknya hutan secara besar-besaran dan teratur untuk melaksanakan proyek-proyek yang besar, misalnya pembukaan areal pertanian yang baru, transmigrasi dan lainnya.

4.      Asas Tanah mempunyai Fungsi Sosial

Pasal 6 UUPA

Semua ha katas tanah mempunyai fungsi sosial.

Tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan (atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya, hingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat bagi masyarakat dan Negara.Tetapi dalam pada itu ketentuan tersebut tidak berarti, bahwa kepentingan perseorangan akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum (masyarakat). Undang-Undang Pokok Agraria memperhatikan pula kepentingan-kepentingan perseorangan.

5.      Asas Perlindungan

Pasal 9 (1) jo. pasal 21 ayat 1 UUPA:

Hanya warga negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan pasal 1 dan 2.

Yaitu bahwa orang perseorangan atau badan hukum dapat mempunyai hak atas tanah untuk keperluan pribadi maupun usahanya.

Pasal11 (2) UUPA:

Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat dimana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan, dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomi lemah.

a.       Hak milik tidak dapat dipunyai oleh orang asing.

b.      pemindahan hak milik kepada orang asing dilarang (pasal 26 ayat 2).

c.       Orang-orang asing dapat mempunyai tanah dengan hak pakai yang luasnya terbatas.

d.      Demikian juga pada dasarnya badan-badan hukum tidak dapat mempunyai hak milik (pasal 21 ayat 2).

e.       Dasar pertimbangan melarang badan-badan hukum mempunyai hak milik atas tanah, ialah karena badan-badan hukum tidak perlu mempunyai hak milik tetapi cukup hak-hak lainnya.

f.       Boleh hak lain, asal saja ada jaminan-jaminan yang cukup bagi keperluan-keperluannya yang khusus (hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai menurut pasal 28, 35 dan 41).

g.      Dengan demikian maka dapat dicegah usaha-usaha yang bermaksud menghindari ketentuan-ketentuan mengenai batas maksimum luas tanah yang dipunyai dengan hak milik (pasal 17).

h.      Meskipun pada dasarnya badan-badan hukum tidak dapat mem- punyai hak milik atas tanah, tetapi mengingat akan keperluan ma- syarakat yang sangat erat hubungannya dengan faham keagamaan, sosial dan hubungan perekonomian, maka diadakanlah suatu "escape-clause" yang memungkinkan badan-badan hukum tertentu mempunyai hak milik.

i.        Dengan adanya "escape-clause" ini maka cukuplah nanti bila ada keperluan akan hak milik bagi sesuatu atau macam badan hukum diberikan dispensasi oleh Pemerintah, dengan jalan menunjuk badan hukum tersebut sebagai badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah (pasal 21 ayat 2).

j.        Badan-badan hukum yang bergerak dalam lapangan sosial dan keagamaan ditunjuk dalam pasal 49 sebagai badan-badan yang dapat mempunyai hak milik atas tanah, tetapi sepanjang tanahnya diperlukan untuk usahanya dalam bidang sosial dan keagamaan itu. Dalam hal-hal yang tidak langsung berhubungan dengan bidang itu mereka dianggap sebagai badan hukum biasa.

6.      Asas Persamaan Hak antara Laki-laki dan Perempuan

Pasal 9 (2):

Tiap-tiap warganegara Indonesia baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

Pasal 11 (20)

Perbedaan dalam keadaan masyarakat dan keperluan hukum golongan rakyat diamana perlu dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional diperhatikan dengan menjamin perlindungan terhadap kepentingan golongan yang ekonomi lemah.

Ditentukan bahwa jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasita, dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.Ketentuan ini merupakan alat untuk melindungi golongan-golongan yang lemah.

Dalam hubungan itu dibuat ketentuan yang dimaksudkan mencegah terjadinya penguasaan atas kehidupan dan pekerjaan orang lain yang melampaui batas dalam bidang-bidang usaha agraria.

Segala usaha bersama dalam lapangan agrarian harus didasarkan atas kepentingan nasional dan pemerintah berkewajiban mencegah adanya organisasi dan usaha-usaha perseorangan dalam lapangan agrarian yang bersifat monopoli swasta.Dan tidak hanya monopoli swasta, tetapi juga usaha-usaha pemerintah yang bersifat monopoli harus dicegah jangan sampai merugikan rakyat banyak.

7.      Asas Tanah untuk Pertanian

Pasal 10 (1) UUPA

Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak ats tanh pertanian pada asasnya diwajibkan mengerjakan tau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.

Pasal 12 UUPA

(1)    Segala usaha bersama.dalam lapangan agraria didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi atau bentuk-bentuk gotong-royong lainnya.

(2)    Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha bersama dalam lapangan agraria.

Pasal 13.

(1)   Pemerintah berusaha agar supaya usaha-usaha dalam lapangan agraria diatur sedemikian rupa, sehingga meninggikan produksi dan kemakmuran rakyat sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) serta menjamin bagi setiap warga-negara Indonesia derajat hidup yang sesuai dengan martabat manusia, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya.

(2)   Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perseorangan yang bersifat monopoli swasta.

(3)   Usaha-usaha Pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan Undang-undang.

(4)   Pemerintah berusaha untuk memajukan kepastian dan jaminan sosial, termasuk bidang perburuhan, dalam usaha-usaha di lapangan agraria.

Pelaksanaan asas tersebut menjadi dasar hampir diseluruh dunia yang menyelenggaarakan landreform.Yaitu tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara efektif oleh pemiliknya sendiri.

8.      Asas Tata Guna Tanah

Pasal 7 UUPA

Untuk tidak merugikan kepentingan umum, maka pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas tidak diperkenankan.

Untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita bangsa dan Negara dalam bidang agrarian, perlu adanya suatu rencana (planning) mengenai peruntukan, penggunaan dan persedian bumi, air dan ruang angkasa untuk berbagai kepentingan hidup rakyat dan Negara.

a.       Rencana umum (National Planning)

ð  Rencana yang meliputi seluruh  wilayah Indonesia, kemudian diperinci menjadi rencana-rencana khusus.

b.      Rencana khusus (Regional Planning)

ð  Perencanaan atas bagian per bagian wilayah di Indonesia atau dapat dikatakan rencana per daerahnya.

Asas ini merupakan hal yang baru dengan tujuan setiap jengkal tanah dipergunakan se efisien mungkin dengan memperhatikan asas Lestari, Optimal, Serasi, dan Seimbang (LOSS) untuk penggunaan tanh di pedesaan, sedangkan asas Aman, Tertib, Lancar dan Sehat (ATLAS) untuk penggunaan tanah di perkotaan.

BAB III

KESIMPULAN

Komunalistik religious, yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual, dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung kebersamaan.

Suasana religius Hukum Tanah Nasional tampak juga dari apa yang dinyatakan dalam Konsederans/Berpendapat dan pasal5, sebagai pesan atau peringatan kepada pembuat Undang-Undang, agar dalam membangun Hukum Tanah Nasional jangan mengabaikan, melalaikan, harus mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama.

Hukum Pertanahan Nasional mempunyai prinsip-prinsip seperti: asas nasionalitas, Asas Hak Menguasai Negara, Asas Pengakuan Hak Ulayat, Asas Tanah mempunyai Fungsi Sosial, Asas Perlindungan, Asas Persamaan Hak antara Laki-laki dan Perempuan, asas tata Guna Tanah serta Asas Tanah untuk Pertanian.

KEPUSTAKAAN

Harsono, Budi. 2008. Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Djambatan

Santoso, Urip. 2006. Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah. Jakarta: Kencana

Supriadi. 2008. Hukum Agraria. Jakarta: Sinar Grafika

http://asdarfh.wordpress.com/hukum-adat-dalam-hukum-tanah-nasional/

http://abuabuaan.blogspot.com/2011/03/eksistensi-hukum-agraria-dalam.html

http://maspurba.wordpress.com/2008/05/10/hak-menguasai-tanah-oleh-negara/

http://pena.aminuddinsalle.com/?p=550

---

[1]Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 2008), h. 228

[2] Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 57

[3]http://asdarfh.wordpress.com/hukum-adat-dalam-hukum-tanah-nasional/

FIQH JINAYAH SIYASAH-JARIMAH

BAB I

PENDAHULUAN

Salah satu tebing terjal yang masih harus didaki oleh cendekiawan Islam adalah masalah penerapan hukum pidana yang sesuai dengan Syariat Islam. Di dunia Islam Sendiri hanya segelintir negara yang menerapkan hukum Pidana Islam. Sedangkan lainnya masih menerapkan hukum peninggalan penjajah. Hal terbesar yang perlu dirubah adalah stereotip negatif terhadap Hukum Pidana Islam sendiri. Banyak orang yang menganggap hukum Pidana Islam tidak sesuai lagi dengan era ini. Hukum ini terlalu kejam. Kita tidak tahu apakah anggapan ini muncul dari orang yang berpendidikan(pernah mempelajari aspek-aspek dalam Hukum Pidana Islam) atau tidak.

Pada kesempatan kali, ananda sebagai penyaji makalah akan membahas segelintir kecil dari pengetahuan hukum dalam Hukum Pidana Islam yaitu tentang jarimah, dan lebih dikususkan lagi tentang pembagian jarimah dari aspek niat pelakunya, objek perbuatan dan motifnya serta bentuk jarimah ditinjau dari aspek pelaksanaan dan bobot hukumannya.

BAB II

BENTUK-BENTUK JARIMAH

A.    BENTUK JARIMAH DITINJAU DARI ASPEK NIAT PELAKUNYA

1.      Jarimah Sengaja (jara-im maqshudah/ Dolus)

Menurut Muhammad Abu Zahrah, yang dimaksud dengan jarimah sengaja adalah sebagai berikut.

Jarimah sengaja adalah suatu jarimah yang dilakukan oleh seseorangdengan kesengajaan dan atas kehendaknya serta ia mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman.[1]

Dari defenisi tersebut dapatlah diketahui bahwa untuk jarimah sengaja harus dipenuhi tiga unsur:

a.       Unsur kesengajaan[2]

b.      Unsur kehendak yang bebas dalam melakukannya

c.       Unsur pengetahuan tentang dilarangnya perbuatan.[3]

Begitulah arti umum kesengajaan, meskipun pada jarimah pembunuhan, kesengajaan mempunyai arti khusus, yaitu sengaja mengerjakan perbuatan yang dilarang dan memang akibat dari perbuatan itu dikehendaki pula.

Kalau sipembuat dengan sengaja berbuat tetapi tidak menghendaki akibat-akibat perbuatannya itu, maka disebut “pembunuhan semi-sengaja”. Dalam hukum-hukum positif disebut “penganiayaan yang membawa kematian”.[4]

2.      Jarimah Tidak Sengaja (jara-im ghairu maqshudah/ Colpus)

Abdul Qadir Audah mengemukakan pengertian jarimah tidak sengaja sebagai berikut.

Jarimah tidak sengaja adalah jarimah dimana pelaku tidak sengaja (berniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya (kesalahannya)

Kekeliruan atau kesalahan ada dua macam

a.       Pelaku sengaja melakukan perbuatan yang akhirnya menjadi jarimah, tetapi jarimah ini sama sekali tidak diniatkannya. Kekeliruan inipun terbagi dua:

1)      Keliru dalam perbuatan ﺨﻂﺄ  ﻓﻰ  ﺍﻠﻔﻌﻞ

Contohnya: seseorang yang menembak binatang buruan, tetapi pelurunya menyimpang mengenai manusia.

2)      Keliru dalam dugaan  ﺨﻂﺄ  ﻓﻰ ﺍﻠﻗﺻﺪ 

Contohnya: seseorang yang menembak orang lain yang disangkanya penjahat yang sedang dikejarnya, tetapi ternyata ia penduduk biasa.

b.      Pelaku tidak sengaja berbuat jarimah yang terjadi tidak diniatkannya sama sekali. Disebut “jariyah majral khatha”, contohnya: seseorang yang tidur disamping bayi dalam barak pengungsian dan ia menindih bayi itu sampai mati.

3.      Pentingnya Pembagian Ini Dapat Dilihat dari Dua Sisi:

a.       Dalam jarimah sengaja jelas menunjukkan adanya kesengajaan berbuat jarimah, sedangkan dalam jarimah tidak sengaja kecendrungan untuk berbuat salah tidak ada. Oleh karenanya hukuman untuk jarimah sengaja lebih berat daripada jarimah tidak sengaja.

b.      Dalam jarimah sengaja hukuman hukuman tidak bisa dijatuhkan apabila unsur kesengajaan tidak terbukti. Sedangkan pada jarimah tidak sengaja hukuman dijatuhkan karena kelalaian pelaku atau ketidakhati-hatiannya semata-mata.[5]

B.     BENTUK JARIMAH DITINJAU DARI ASPEK OBJEK PERBUATAN & MOTIFNYA

1.      Jarimah Ditinjau dari Aspek Objek Perbuatan

a.       Jarimah Perseorangan (jara-im dhiddul-afraad)

Adalah suatu jarimah dimana hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk melindungi hak perseorangan (individu), walaupun sebenarnya apa yang menyinggung individu, juga berarti menyinggung masyarakat.

Jarimah qishash dan diat termasukkedalam kelompok jarimah perseorangan. Jarimah ta’zir sebagian ada yang masuk jarimah perseorangan, apabila yang dirugikan hak perseorangan, seperti penghinaan, penipuan dan semacamnya.

b.      Jarimah Masyarakat (jara-im dhiddul-jamaa’ah)

Adalah suatu jarimah dimana hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk melindungi kepentingan masyarakat, walaupun sebenarnya kadang-kadang apa yang menyinggung masyarakat juga menyinggung perseorangan.

Jarimah-jarimah hudud termasuk ke dalam jarimah masyarakat, meskipun sebagian daripadanya ada yang mengenai perseorangan, seperti pencurian dan qadzaf. Jarimah ta’zir sebagian ada yang termasuk jarimah masyarakat seperti, penimbunan bahan-bahan pokok, korupsi dan lainnya. Dalam jarimah masyarakat tidak ada pengaruh maaf, karena hukummannya merupakan hak Allah (hak masyarakat).

2.      Jarimah Ditinjau dari Aspek Motifnya

a.        Jarimah Biasa (al-jarimah al-adiyah)

Adalah jarimah yang dilakukan oleh seseorang tanpa mengaitkannya dengan tujuan-tujuan politik, jarimah biasa terdapat dalam keadaan normal.

b.      Jarimah Politik (al-jarimah al-siyasiah)

Muhammad Abu Zahrah mengemukakan pengertian jarimah politik sebagai berikut.

Jarimah politik adalah jarimah yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah atau pejabat-pejabat pemerintah atau terhadap garis-garis politik yang telah ditentukan oleh pemerintah.[6]

Syarat-Syarat dari Jarimah Politik

Dikalangan fuqaha “jarimah politik” disebut “albaghyu” dan pembuat-pembuatnya disebut “al-bughaat”. Yang dimaksud dengan “bughaat” ialah orang-orang yang memberontak kepada imam (penguasa negara) berdasarkan ta’wil (alasan) tertentu dan mempunyai kekuatan tertentu atau segolongan kaum muslimin yang menentang penguasa negara tertinggi atau wakilnya karena dua hal:

1)      Tidak mau melakukan suatu kewajiban seperti zakat, atau sesuatu hukum syara’ yang berhubungan dengan hak Tuhan atau manusia dan lainnya.

2)      Hendak mencopot penguasa tertinggi karena dipandang telah menyeleweng.

Syarat-syarat yang harus terdapat pada golongan yang memberontak untuk dapat disebut bughaat ada tiga macam:

1)      Tujuan: harus mempunyai tujuan tertentu yaitu hendak mencopot kepala negara atau badan eksekutif atau tidak hendak tunduk kepadanya.

2)      Alasan (ta’wil): mengemukakan alasan pemberontakannya serta dalil-dalil kebenaran pendirian mereka, meskipun dalil itu sendiri lemah.

3)      Suasana pemberontakan dan perang:  untuk digolongkan kepada jarimah politik, maka sesuatu perbuatan harus dilakukan dalam keadaan pemberontakan atau perang saudara yang dikobarkan untuk mewujudkan masksud-maksud jarimah.

Hukuman jarimah politik

Hukuman jarimah politik dapat berbeda-beda, menurut perbedaan keadaan dimana jarimah itu terjadi. Jarimah yang dilakukan daalam suasana pemberontakan dibedakan menjadi dua:

1)      Jarimah yang diperlukan oleh suasan tersebut

Contohnya menganiaya orang-orang pemerintahan yang ditentang dan membunuhnya. Menguasai harta benda negara, merusak jalan-jalan, membakar gedung-gedung dan perbuatan lain yang diperlukan oleh strategi pertempuran.

Terhadap perbuatan tersebut syara’ memperbolehkan membunuh mereka dan merampas harta bendanya sekedar untk menumpas gerakan mereka.kalau negara sudah dapat menguasai mereka, dan merekapun sudah menguasai mereka, dan merekapun telah meletakkan jabatannya maka jiwa dan raga mereka tidak boleh diganggu. Kemudian negara boleh mengampuni mereka atau menjatuhkan hukuman ta’zir atas mereka, karena penyelewengan mereka, buakn karena jarimah-jarimah yang diperbuat oleh mereka selama melakukan penyelewengan.

2)      Jarimah lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan keperluan pemberontakan dan perang. Jarimah ini dianggap jarimah biasa.

Jarimah Politik pada Hukum Positif

Sebelum revolusi perancis, hukum-hukum positif menganggap jarimah-jarimah politik lebih berbahaya dari jarimah biasa. Setelah revolusi perancis dan setelah banyak terjadi perubahan sistem politik dinegeri-negeri Eropa, maka pembuat jarimah politik diperlakukan dengan lunak dari hukuman jarimah biasa.

Sarjana-sarjana hukum berbeda pendapatnya tentang ciri pemisah antara jarimah biasa dengan jarimah politik:

1)      Golongan pertama: ciri pemisah tersebut adalah “tujuan”

2)      Golongan kedua: ciri pemisah adalah macamnya hak yang dilanggar, tanpa memperhatikan niatan si pembuat.

3)      Golongan ketiga: jarimah yang dilakukan dalam keadaan biasa digolongkan pada jarimah biasa, meskipun untuk maksud politik. Sedang jarimah-jarimah yang terjadi selama selama dalam keadaan pemberontakan dan perang saudara, maka digolongkan pada jarimah politik.

Pendapat terbaru di kalangan hukum positif menganggap suatu perbuatan sebagai jarimah politik, apabila ditujukan kepada para penguasa dan bentukpemerintahan kedalam, bukan yang ditujukan terhadap sistem sosial atau terhadap kemerdekaan negara dan hubungannya dengan negara-negara lain, serta dengan syarat harus terjadi pada masa pemberontakan dan perang saudara serta diperlukan pula oleh sifat pemberontakan dan perang saudara itu sendiri.[7]

C.     BENTUK JARIMAH DITINJAU DARI ASPEK PELAKSANAAN DAN BOBOT HUKUMANNYA

1.      Jarimah Ditinjau dari Aspek Pelaksanaannya

a.       Jarimah Positif (jara-im iijaabiyyah/ delicta commissionis)

Adalah jarimah yang terjadi karena melakukan perbuatan yang dilarang, seperti pencurian, zina, dan pemukulan.

b.      Jarimah Negatif (jara-im sal biyyah/ delicta ommissionis)

Adalah jarimah yang terjadi karena tridak mengerjakan perbuatan diperintahkan, seperti tidak mengeluarkan zakat. Jarimah negative ada dua macam:

1)      Jarimah negatif semata-mata (delik ommissionis)

2)      Jarimah negatif yang menimbulkan jarimah positif/ jarimah positif dengan jalan negatif (delik Commissionis per ommissionem commisa)

Antara Syara’ dengan Hukum Positif

Dalam hukum positif, jarimah negatif brau terdapat sejak abad ke-19 Masehi. Sebelum masa tersebut, kebanyakan sarjana-sarjana hukum positif berpendirian “tidak mungkin terjadi jarimah dari sikap tidak berbuat”. Hanya sebagian kecil dari sarjana-sarjana hokum tersebut yang berpendirian sebaliknya. Pada akhirnya pendirian kedua tersebut mendapat pengikut terbanyak, meskipun tidak diambil keseluruhannya.

Contoh sikap tidak berbuat yang menimbulkan jarimah ialah menahan orang dengan melawan hokum tanpa memberinya makan, dengan maksud untuk membunuhnya. Contoh sikap tidak berbuat yang tidak menimbulkan jarimah ialah tidak mau menolong orang yang akan tenggelam, atau orang yang terkepung dalam api. Contoh tersebut hamper sama dengan contoh yang dikemukakan oleh fuqaha.

Tentang sumberkewajiban untuk berbuat menurut hokum positif yaitu undang-undang atau perjanijian, sama benar dengan sumber yang dikemukakan oleh fuqaha yaitu syari’at.

            Q.S. al-Maidah: 1

$yg•ƒr'¯»tƒ šúïÏ%©!$# (#þqãYtB#uä (#qèù÷rr& ÏŠqà)ãèø9$$Î/ 4 ôM¯=Ïmé& Nä3s9 èpyJŠÍku5 ÉO»yè÷RF{$# žwÎ) $tB 4‘n=÷FムöNä3ø‹n=tæ uŽöxî ’Ìj?ÏtèC ωøŠ¢Á9$# öNçFRr&ur îPããm 3 ¨bÎ) ©!$# ãNä3øts† $tB ߉ƒÌãƒ ÇÊÈ  

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[8]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

Akan tetapi mengenai “kebiasaan” (urf), maka pandangan hukum positif tidak menganggapnya sebagai sumber kewajiban . dalam hal ini pandangan Hukum Pidana Islam lebih tepat, karena semua Syari’ah dan undang-undang bahkan pendapat tiap-tiap orang, tentu akan mengatakan bahwa apa yang diwajibkan oleh kebiasaan harus dilaksanakan, tanpa memerlukan ketentuan demikian secara tersendiri dalam perjanjian yang merupakan hasil kesepakatan beberapa orang tertentu, sebab kebiasaan yang sudah diakui oleh semua orang mempunyai kekuatan hukum yang lebih kuat.[9]

2.      Jarimah Ditinjau dari Aspek Bobot hukumannya

a.       Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah  jarimah yang diancam dengan hukuman had. Hukuman had sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah:

“Hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara’ dan merupakan hak Allah.[10]

Ciri khas dari jarimah hudud:

1)      Hukumannya tertentu dan terbatas, dalam artian bahwa hukumannya telah ditentukan oleh syara’ dan tidak ada batas maksimal dan minimal.

2)      Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata. Pengertian akan hak Allah menurut Mahmud Syaltut:

Hak Allah adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada masyarakat dan tidak tertentu bagi seseorang”[11]

Jarimah hudud ini ada tujuh macam:

1)      Jarimah zina: Rajam, melempari pezina dengan batu sampai ajal, adalah alternatif hukuman terberat dan bersifat insidentil. Penerapannya lebih bersifat kasuistik, karena hukuman mati dalam Islam harus melalui pertimbangan matang kemaslahatan individu dan masyarakat.

2)      Jarimah qadzaf (menuduh zina)[12]: menuduh wanita baik-baik berbuat zina tanpa ada bukti yang meyakinkan. Jika tidak terbukti maka penuduh dikenai dera 80 kali. Dalam Islam, kehormatan, pencemaran nama baik adalah hak yang harus dilindungi, bukan sekedar karena kebohongan.

3)      Jarimah Syurbul Khamr: diharamkan, termasuk narkotika, sabu, heroin, dan lainnya. Islam sangat memperhatikan kesehatan badan, jiwa dan kemanfaatan harta benda. Hukumannya 40 kali dera sebagai had, dan 40 kali dera sebagai hukum ta`zir sebagaimana yang dipraktekkan oleh Umar bin Khattab.

4)      Jarimah pencurian: Sariqah ialah perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan maksud untuk memiliki serta tidak adanya paksaan. Dalam Al-Quran, Jarimah Sariqah adalah potong tangan. Dalam ijtihad, potong-tangan diberlakukan untuk pencuri professional. Dalam teori halah al-had al-a`la, hukum potong tangan dalam kejadian tertentu dapat digantikan dengan hukuman lain yang lebih rendah, tetapi tidak boleh diganti dengan yang lebih tinggi.

5)      Jarimah hirabah: sekelomok manusia yang membuat keonaran, pertumpahan darah, merampas harta, dan kekacauan. Hukuman bagi haribah adalah hukuman bertingkat. Potong tangan karena mencuri, potong kaki karena mengacau, qishash karena membunuh, disalib karena membunuh dan mengacau, dan dipenjara bila mengacau tanpa membunuh dan mengambil harta

6)      Jarimah riddah: orang yang menyatakan kafir setelah beriman dalam Islam, baik dilakukan dengan; 1. perbuatan menyembah berhala, 2. dengan ucapan bahwa Allah mempunyai anak, atau 3. dengan keyakinan bahwa Allah sama dengan makhluk. Dalam Hadis, hukumnya dibunuh. Namun dalam pemahaman kontektual bahwa murtad, hanya dihukumi ta`zir, karena sanksinya bersifat Akhirat, murtad hanya dihukum jika mencaci maki agama, akan tetapi bisa dikenai hukuman mati dengan ta`zir jika terbukti melakukan desersi sedang Negara dalam keadaan perang

7)      Jarimah Al Bagyu: pemberontakan, yaitu keluarnya seseorang dari ketaatan kepada Imam yang sah tanpa alasan. Pemberontakan merupakan upaya melakukan kerusakan. Islam memerintahkan Pemerintah untuk berunding, dan diperangi apabila tidak bersedia kembali bergabung dalam masyarakat. Bahkan mayatnya tidak perlu dishalati seperti yang lakukan oeh Ali bin Abi Thalib.[13]

b.      Jarimah Qishash dan Diat

Adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qishas dan diat (ganti rugi dari si pelaku kepada si korban atau walinya). Baik qishas maupun diat keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan syara’ dan merupakan hak individu. Pengertian akan hak manusia (individu) menurut Mahmud Syaltut:

‘Hak manusia adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada orang tertentu’

Ciri khas jarimah qishas dan diat:

1)      Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan syara’ dan tidak ada batas maksimal dan minimal.

2)      Hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.

Jarimah qishas dan diat terbagi menjadi:

1)      Pembunuhan sengaja (al-qotlul‘amdu)

2)      Pembunuhan menyerupai sengaja (al-qotlu syibhul’amdi)

3)      Pembunuhan karena kesalahan (al-qotlul khotho-u)

4)      Penganiayaan sengaja (al-jar’hul ‘amdu)

5)      Penganiayaan tidak sengaja (al-jar’hul khotho-u)[14]

c.       Jarimah Ta’zir

Adalah jarimah yang hukumannya bersifat mendidik atas perbuatan dosa yang belum ditetapkan oleh syara` atau hukuman yang diserahkan kepada keputusan Hakim. Namun hukum ta`zir juga dapat dikenakan atas kehendak masyarakat umum, meskipun bukan perbuatan maksiat, melainkan awalnya mubah. Dasar hukum ta`zir adalah pertimbangan kemaslahatan dengan mengacu pada prinsip keadilan. Pelaksanaannyapun bisa berbeda, tergantung pada tiap keadaan. Karena sifatnya yang mendidik, maka bisa dikenakan pada anak kecil.[15]

Ciri khas jarimah ta’zir:

1)      Hukumannya tidak tertentu dan terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan syara’ dan ada batas maksimal dan minimalnya.

2)      Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa

Jenis jarimah ta’zir menurut Ibnu Taimiyah;

“Perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kifarat, seperti mencium anak-anak (dengan syahwat), mencium wanita lain yang bukan isteri, tidur satu ranjang tanpa persetubuhan atau memakan barang yang tidak halal seperti darah dan bangkai.”

                       

Jarimah Ta`zir juga bisa dibagi menjadi tiga macam

1)      Jarimah yang berasal dari hudud namun terdapat syubhat

2)      Jarimah yang dilarang nash, namun belum ada hukumnya

3)      Dan jarimah yang jenis dan sanksinya belum ditentukan oleh syara’.

d.      Pentingnya Pembagian kepada Tiga Macam Jarimah Ini

Segi	Hudud	Qishas dan Diat	Ta’zir
Pengampuan	Tdk ada	Ada, hanya untuk hukuman pokok	Ada dan lebih luas
Kompetensi hakim	Vonis hakim sesuai syara’	Vonis hakim bisa berubah	Kekuasaan hakim luas
Keadaan yg meringankan	Keadaan tdk mempengaruhi kecuali gila atau dibawah umur	Keadaan tidak mempengaruhi hukuman	Keadaan mempengaruhi hukuman
Alat-alat pembuktian	Syara’ telah menetapkan bilangan saksi tertentu	Syara’ telah menetapkan bilangan saksi (minimal dua saksi)	Minimal satu saksi

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

Jarimah ditinjau dari aspek niat pelakunya terdiri atas jarimah sengaja dan jarimah tak sengaja. Sedangkan jarimah ditinjau dari aspek objek perbuatannya adalah jarimah perseorangan dan jarimah masyarakat. Dan jika jarimah dilihat dari segi motif pelakunya ada jarimah biasa dan jarimah politik. Jarimah juga terbagi atas dua jika ditinjau dari aspek pelaksanaanya yaitu jarimah positif dan jarimah negatif. Dan terakhir jika jarimah dillihat dari aspek bobot hukumannya terbagi atas tiga yaitu jarimah hudud, jarimah qishash dan diat serta jarimah ta’zir.

Dari berbagai macam-macam jarimah tersebut dapat disimpulkan bahwasanya dari hukuman atas jarimah tersebut ada hukuman hak Allah dan ada hukuman hak manusia. Itu semua tergantung dari jarimah itu sendiri.

KEPUSTAKAAN

Wardi Muslich, Ahmad. 2006. Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam-Fikih Jinayah. Jakarta: sinar Grafika

Hanafi, Ahmad. 1993. Asas-Asas Hukum Pidana Islam. Jakarta: PT Bulan Bintang

Djazuli. 1997. Fiqh Jinayah. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada

Wardi Muslich, Ahmad. 2005.  Hukum Pidana Islam. Jakarta: Sinar Grafika

http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2171329-bentuk-tindak-pidana/#ixzz1Z3jEBgMf

http://islamwiki.blogspot.com/2010/08/memahami-kembali-hukum-pidana-islam.html

---

[1] Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam-Fikih Jinayah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 22

[2] : http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2171329-bentuk-tindak-pidana/#ixzz1Z3jEBgMf

[3] Op. Cit., h. 22

[4] Ahmad Hanafi, MA., Asas-Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993), h. 13

[5] Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, Op. Cit., h. 23

[6] Ibid., h. 27

[7] Ahmad Hanafi, MA., h. 19-24

[8] Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya

[9] Ibid., h. 15-16

[10] Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. x

[11] Op. Cit., h. 17

[12] Prof. Drs. H.A. Djazuli, Fiqh Jinayah, ( Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 19970, h. 13

[13] http://islamwiki.blogspot.com/2010/08/memahami-kembali-hukum-pidana-islam.html

[14] Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, Op. Cit., h. 18-19

[15] http://islamwiki.blogspot.com/2010/08/memahami-kembali-hukum-pidana-islam.html